Jakarta, 17 September 2026 — PT Yuasa Industrial Battery Indonesia (YIBI) menerima kunjungan Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta bersama Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pelaksanaan Kajian Implementasi Kesejahteraan Pekerja Berbasis Sektor Tertentu beserta Implikasinya di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026.
Perwakilan dari Kadin ada bapak Ir. Ronald Sihombing Hutasoit, M.Si,
Perwakilan dari serikat pekerja DKI Jakarta ada bapak Adi Ardiansyah, S.H.
Perwakilan pemerinatah ada bapak Muhamad Hari Puji Santosa, S. IP, bapak Eska S. Simanullang, S.I.A dan Ibu Intan, S.H
Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pengumpulan data dan informasi untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan kebijakan pengupahan serta kondisi kesejahteraan pekerja di berbagai sektor usaha. Kajian tersebut mendukung peran Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur terkait penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).
Dialog dan Pengumpulan Data Ketenagakerjaan
Dalam kegiatan ini, tim Dewan Pengupahan melakukan pengumpulan informasi melalui wawancara dan kuesioner yang mencakup sejumlah aspek ketenagakerjaan dan pengupahan, antara lain data tenaga kerja, kebijakan penetapan upah, penerapan Struktur dan Skala Upah, serta kondisi perekonomian perusahaan.
Melalui proses tersebut, tim memperoleh kesempatan untuk menggali informasi mengenai praktik pengupahan di tingkat perusahaan, termasuk aspek-aspek yang berkaitan dengan kesejahteraan pekerja dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan pengupahan.
Kegiatan ini menjadi bagian dari proses pemantauan dan evaluasi (monitoring and evaluation atau Monev) untuk mendukung penyusunan kajian yang lebih komprehensif mengenai implementasi kesejahteraan pekerja berbasis sektor tertentu di Provinsi DKI Jakarta.
Mendukung Dialog Konstruktif mengenai Kesejahteraan Pekerja
YIBI memandang dialog dan pertukaran informasi antara pemerintah dan dunia usaha sebagai bagian penting dalam memahami dinamika ketenagakerjaan. Informasi yang dihimpun melalui kegiatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi aktual di perusahaan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam kajian kebijakan pengupahan.
Partisipasi YIBI dalam kegiatan ini juga mencerminkan keterbukaan perusahaan terhadap koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dalam lingkup ketenagakerjaan.
Melalui komunikasi dan kolaborasi yang konstruktif, diharapkan kajian yang dilakukan dapat mendukung pengembangan kebijakan pengupahan yang mempertimbangkan kesejahteraan pekerja sekaligus kondisi dan keberlanjutan usaha.
YIBI mengapresiasi kunjungan serta koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta bersama Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta. Perusahaan berharap dialog yang terjalin dapat terus mendukung pemahaman bersama mengenai praktik ketenagakerjaan dan kesejahteraan pekerja di Indonesia.
